Intime – Wujudkan integrasi pengelolaan minerba dari hulu ke hilir, Kementerian Keuangan luncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).
Pengembangan sistem yang telah dilakukan sejak 2020 ini merupakan kolaborasi Kementerian Keuangan dengan beberapa kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia.
“Sejak 2020 Kemenkeu menginisiasi integrasi proses bisnis dan data antar K/L untuk peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dengan salah satu sektor strategis yang dikedepankan adalah minerba,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta di Jakarta, Selasa.
Pada peluncuran SIMBARA, Isa menjelaskan pengembangan SIMBARA tahun 2020 dimulai dengan integrasi yang difokuskan ke ekspor batubara dengan output ketelusuran data batu bara dari hulu ke hilir.
Selain itu, SIMBARA 2020 juga dikembangkan untuk pengecekan validitas bukti bayar PNBP dokumen ekspor yang disampaikan melalui sistem di Kementerian Perdagangan serta ketersediaan alat analisis dalam pengawasan ekspor.
Kemudian pada tahun 2021 pengembangan SIMBARA difokuskan pada penjualan batubara domestik dan penjualan mineral lainnya dengan output antara lain terkoneksinya sistem dan aliran data dengan Inaportnet di Kementerian Perhubungan.
Output juga termasuk pengecekan validitas pembayaran bukti PNBP untuk data di Kemenhub dan tersedianya tools analisis pengawasan penjualan domestik.
Untuk tahun ini, SIMBARA dikembangkan dengan mengintegrasikan data devisa hasil ekspor oleh Bank Indonesia dalam rangka mengawasi penjualan minerba ekspor untuk memastikan devisa tersebut mengalir ke dalam negeri.
“Perkembangan SIMBARA tak lepas komitmen dan kontribusi seluruh unit instansi,” kata Isa.
Peluncuran SIMBARA secara simbolis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Selasa (08/03).
