Intime – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai polemik penetapan tersangka terhadap Hogi, suami korban penjambretan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai peristiwa yang memprihatinkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman saat rapat Komisi III DPR RI yang mengundang Kapolres Sleman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
“Di tengah tuntutan masyarakat reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, dan reformasi pengadilan, kami sangat menyesalkan peristiwa yang menimpa Pak Hogi ini,” ujar Habiburokhman.
Ia menilai, polemik yang muncul akibat penetapan tersangka tersebut dapat dipahami secara kasat mata sebagai persoalan serius dalam praktik penegakan hukum oleh Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman.
“Ini publik marah, Pak. Kami juga marah,” kata dia.
Menurut Habiburokhman, peristiwa tersebut justru memperumit situasi dan memperburuk kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa kepolisian dan kejaksaan merupakan mitra kerja Komisi III DPR, sehingga setiap persoalan yang terjadi pada dua lembaga itu juga berdampak pada penilaian terhadap DPR.
Habiburokhman mengingatkan bahwa DPR telah mempertaruhkan kredibilitasnya melalui penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sejumlah regulasi lain yang bertujuan memperkuat sistem penegakan hukum.
“Kami menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktik seperti ini membuat kami kecewa,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyesalkan pernyataan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman AKP Mulyanto yang menyebut penegakan hukum bukan soal ‘kasihan-kasihan’. Menurut Habiburokhman, aparat penegak hukum seharusnya memahami substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
“Dalam KUHP baru Pasal 53, penegak hukum harus mengedepankan keadilan, bukan sekadar kepastian hukum,” tegasnya.
