Intime – Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan menindak tegas seorang petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berinisial N. Petugas tersebut resmi dipecat setelah terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap petugas gerobak sampah swadaya di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dipo Pancoran.
Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Sudin LH Jakarta Selatan, Kamil Salim, menegaskan bahwa pemecatan ini menjadi bukti komitmen instansinya dalam menjaga integritas pelayanan kebersihan bagi warga Jakarta.
“Tindakan tegas ini akan diikutsertakan penguatan pengawasan untuk melindungi masyarakat dari pungutan di luar ketentuan dalam pelayanan kebersihan,” ujar Kamil Salim dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/11).
Kamil menjelaskan bahwa sanksi pemutusan hubungan kerja diambil usai jajarannya menelusuri laporan masyarakat. Dari hasil investigasi internal, oknum N terbukti melancarkan pungli serta tidak masuk kerja tanpa keterangan sah selama sebulan penuh.
“Atas pelanggaran tersebut, kami telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan yang bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan,” tegas Kamil.
Guna mencegah munculnya kasus serupa, Sudin LH Jakarta Selatan bakal memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas operasional di TPS maupun fasilitas kebersihan lainnya. Evaluasi berkala diyakini mampu membentengi petugas dari tindakan menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi.
“Evaluasi dan koordinasi secara berkala akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban pelayanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kebersihan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, pihak kepolisian dan dinas terkait meminta partisipasi aktif warga serta pengelola gerobak swadaya untuk berani melaporkan segala bentuk pungli di lapangan. Aduan langsung masyarakat dinilai sangat membantu menjaga transparansi kerja petugas kebersihan di wilayah Jakarta Selatan.
“Hal ini penting untuk menjaga transparansi, integritas petugas di lapangan, serta memastikan pelayanan kebersihan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.
