Intime – Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), FEF alias FA, mengklaim memberikan uang Rp 70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Dia bahkan menyebut KPK salah menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka.
Pernyataan itu disampaikan FEF seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp 70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata FEF.
FEF sebelumnya juga mengaku diminta uang Rp 100 miliar oleh AS, yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Dia mengatakan AS beberapa kali menghubunginya untuk meminta uang sejak 25 Agustus 2026.
Menurut FEF, permintaan itu sempat ditolaknya pada 25 dan 26 Agustus. Namun, pada 27 Agustus, AS kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak disebutkan identitasnya.
“AS itu mintanya Rp 100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar FEF seusai pemeriksaan pada 10 November 2026.
Kasus yang menjerat FEF bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon, mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM. Sementara dari pihak Summarecon, terdapat Presiden Direktur berinisial APA dan pihak swasta berinisial RP yang disebut sebagai perantara.
KPK kemudian melakukan sejumlah penggeledahan untuk kepentingan penyidikan. Pada 17 September, penyidik menggeledah sejumlah ruangan pejabat di Kementerian ATR/BPN.
Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta, rumah L di Bekasi, kantor Summarecon di Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, dan Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Penyidik juga menggeledah rumah L di Nganjuk serta kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Bandung Barat pada 29 September 2026.
Hingga kini, klaim FEF bahwa uang tersebut merupakan dana talangan untuk Muktamar NU masih merupakan pernyataan tersangka. Klaim itu perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.


