Intime – Kematian YBS, siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar tragedi keluarga miskin di daerah tertinggal. Peristiwa ini membuka paradoks besar dalam arah kebijakan pendidikan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
YBS meninggal setelah tak mampu mendapatkan uang kurang dari Rp 10.000 untuk membeli buku dan pena kebutuhan paling elementer dalam pendidikan dasar.
Ibunya, MGT (47), seorang janda dengan lima anak yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, memang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Bahkan, demi meringankan beban keluarga, YBS harus tinggal terpisah bersama neneknya yang renta di sebuah pondok sederhana.
Ironisnya, tragedi ini terjadi di tengah gencarnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan besar pemerintahan Prabowo.
Program tersebut menelan anggaran sekitar Rp 335 triliun, yang sebagian bersumber dari realokasi pos pendidikan.
Pertanyaannya mendasar: apa arti makan bergizi jika anak-anak tetap tersingkir dari hak pendidikan paling dasar?
Kebijakan MBG menunjukkan pergeseran paradigma negara dari pemenuhan hak struktural menuju pendekatan populis berbasis citra.
Negara hadir memberi makan, tetapi absen saat anak membutuhkan buku, alat tulis, dan jaminan keberlanjutan sekolah. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi pembangunan manusia, melainkan sekadar pelengkap kebijakan populis.
Lebih jauh, implementasi MBG sendiri menyisakan persoalan serius. Sejumlah laporan kasus keracunan makanan di berbagai daerah menandakan lemahnya kesiapan, pengawasan, dan tata kelola program berskala raksasa tersebut. Alih-alih memperkuat kualitas hidup anak, MBG justru berpotensi menciptakan risiko baru.
Kasus YBS menjadi bukti bahwa masalah utama pendidikan Indonesia bukan ketiadaan makanan semata, melainkan kemiskinan struktural, ketimpangan akses, dan minimnya bantuan langsung bagi keluarga miskin.
Jika Rp 335 triliun dialokasikan untuk memperkuat pendidikan gratis yang benar-benar gratis termasuk alat belajar dan jaminan sosial barangkali tragedi semacam ini dapat dicegah.
Negara semestinya tidak sekadar hadir di piring makan, tetapi juga di ruang kelas dan kehidupan nyata anak-anak miskin.
