Intime – Pemerintah resmi mengundangkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa masyarakat luas, pencari kerja, hingga jajaran pengusaha sudah bisa mengunduh berkas lengkap undang-undang ini secara gratis melalui laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
Kemenaker mendorong seluruh elemen pemangku kepentingan untuk membedah isi regulasi ini demi mewujudkan iklim industri yang harmonis dan berkeadilan hukum.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” kata Yassierli, Senin (9/11).
UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat 313 Pasal dan 23 Bab. Cakupan bahasanya meliputi perlakuan setara, perencanaan tenaga kerja, pemagangan, perluasan kesempatan kerja, penataan tenaga kerja sektor informal, serta norma penggunaan tenaga kerja asing.
Regulasi ini juga mengatur klausul hubungan industrial, skema pengupahan, tata cara PHK, penyediaan dana cadangan pesangon, pembinaan, hingga ketentuan penyidikan dan pidana.
Yassierli menjelaskan bahwa payung hukum ini memberi garansi pelindungan menyeluruh dari tahap sebelum bekerja hingga setelah pensiun.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” terangnya.
Proses pembentukan UU ini bermula dari persetujuan bersama DPR dan Pemerintah pada 6 Oktober 2026, hingga akhirnya ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026.
Pemerintah memastikan peraturan turunan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tetap sah mengikat selama tidak berbenturan dengan undang-undang baru ini. Publik dapat mengunduh draf lengkapnya di tautan https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.
