Intime – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Pilkada tidak langsung berpotensi melanggengkan praktik oligarki serta meruntuhkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Iwan menilai, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD cenderung memperkuat dominasi partai politik dan menutup ruang lahirnya pemimpin baru di luar struktur partai. Menurutnya, kepala daerah yang terpilih melalui DPRD berisiko lebih mengutamakan loyalitas kepada partai dibandingkan kepentingan rakyat.
“Kepala daerah yang terpilih melalui DPRD bisa jadi akan lebih loyal kepada partai politik daripada kepada rakyat,” kata Iwan kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/12).
Selain itu, Iwan menyoroti potensi korupsi yang tinggi dalam mekanisme pemilihan tidak langsung. Ia menilai proses pemilihan di DPRD rawan terhadap praktik suap, jual beli jabatan, hingga penunjukan figur tertentu berdasarkan kedekatan dengan elite partai.
“Partai politik bisa saja menunjuk calon yang bersedia membayar untuk mendapatkan dukungan, atau yang dipilih hanya orang-orang dekat dan keluarga elite partai,” ujarnya.
Iwan juga menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan sulit diawasi oleh publik karena minimnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi membuat kepala daerah lebih mengabdi pada kepentingan elite politik ketimbang kepentingan masyarakat luas.
“Kurangnya keterbukaan kepada publik saat pemilihan di DPRD membuat prosesnya sulit diawasi. Kepala daerah yang terpilih pun berpotensi bekerja untuk kepentingan elite, bukan kepentingan umum,” tegasnya.
Iwan menilai, alih-alih mengubah sistem Pilkada langsung, pemerintah dan partai politik seharusnya fokus pada perbaikan tata kelola demokrasi, terutama dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik politik uang.
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya terkait usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta pembentukan Koalisi Permanen.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan, partainya mendorong transformasi kerja sama politik dari koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.
“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis,” kata Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12).
Selain itu, Golkar juga mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan penekanan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam prosesnya. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
