Intime – Wacana penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD kembali mengemuka seiring dengan usulan sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
Dosen Perbandingan Sistem Pemerintahan Universitas Pamulang, Cusdiawan, menilai usulan tersebut berangkat dari kekacauan berpikir dan berpotensi menghadirkan masalah serius dalam politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Cusdiawan mengatakan, dalih efisiensi anggaran dan maraknya praktik korupsi akibat mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung kerap digunakan sebagai pembenaran. Namun, menurut dia, menjadikan klientelisme dan politik uang sebagai alasan untuk menghapus pemilihan langsung merupakan simpulan yang keliru.
“Praktik klientelisme tidak hanya terjadi di pilkada langsung, tetapi juga dalam pemilihan legislatif. Jadi, sangat keliru jika masalah ini justru dijadikan dasar untuk menghapus mekanisme pemilihan langsung,” ujar Cusdiawan dalam keteranganny, Selasa (27/1).
Ia menilai, persoalan utama justru terletak pada kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik. Partai, kata dia, seharusnya melakukan evaluasi internal terhadap proses pencalonan dan memastikan kader yang diusung memiliki integritas serta komitmen pada norma demokrasi.
Selain pembenahan partai politik, Cusdiawan menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dan mekanisme pengawasan pemilu. Masifnya politik uang, menurut dia, mencerminkan lemahnya pengawasan dan penindakan selama kontestasi berlangsung.
Cusdiawan juga menyoroti aspek ketatanegaraan. Menurut dia, pilkada langsung selaras dengan sistem presidensialisme yang dianut Indonesia. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti presiden, memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen.
“Jika kita konsisten memperkuat sistem presidensial, maka pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan yang paling selaras,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai survei menunjukkan mayoritas publik masih menginginkan pilkada langsung. Karena itu, Cusdiawan menilai wacana pilkada tidak langsung lebih mencerminkan kepentingan elite politik ketimbang kehendak rakyat.
