Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan pihaknya akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ijazah siswa sekolah swasta yang ditahan pihak sekolah lantaran menunggak pembayaran.
Dia mengatakan, Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan perlu memprioritaskan isu tersebut dan mencarikan solusi. Dengan menggandeng Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komisi E akan menyelesaikan masalah tersebut.
“Komisi E harus bisa mencari solusi bersama dengan dinas dan SKPD yang mungkin berkaitan dengan persoalan tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/10).
Dia juga meminta pihak sekolah untuk lebih fleksibel terhadap siswa. Sebab menurut dia, setiap siswa memiliki latar belakang berbeda. Karenanya, kebijakan penahanan ijazah itu tidak perlu dipukul rata antar siswa.
“Dan pihak sekolah juga harus bisa lebih fleksibel terhadap siswa yang bermasalah tersebut, jangan dipukul rata karena setiap siswa mungkin punya masalah yang sama yaitu tunggakan tapi pasti punya kondisi berbeda,” tuturnya.
Dia mengatakan, penahanan ijazah siswa sangat memengaruhi masa depan para siswa. Terutama untuk siswa tingkat SMA. Sebab, ada juga siswa yang terpaksa harus bekerja setelah SMA untuk menunjang kebutuhan keluarganya.
“Karena tidak semua beruntung dapat segera melanjutkan ke level universitas dan harus menjadi tulang punggung keluarga, dengan harapan dapat segera bekerja setelah lulus, namun menjadi kendala karena tanpa ijazah tidak mungkin melamar pekerjaan karena hampir semua perusahaan memiliki persyaratan dasar yang sama yaitu melampirkan ijazah,” sambungnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menelusuri sekolah di wilayah DKI Jakarta terkait adanya laporan penahanan ijazah kelulusan milik siswa sebuah sekolah swasta. Diduga ijazah siswa tersebut ditahan sekolah karena siswa yang bersangkutan belum melunasi pembayaran ke sekolah.
“Kami sudah mendata, sekarang dalam proses memverifikasi dan mengecek kebijakannya, statusnya bagaimana terkait anak itu mampu atau enggak, prosesnya itu kan perlu waktu untuk mencari data,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo (3/10).
