Intime – PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu dievaluasi setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga korupsi.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi pemerintahan harus berangkat dari persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya bertujuan menyenangkan penguasa.
“Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya,” kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10).
Djarot menyoroti karhutla yang meluas di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Dia menilai pemerintah belum optimal mengantisipasi kebakaran hutan, padahal ancaman El Nino yang kuat telah diperkirakan.
“Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan kepada program MBG. Djarot menyebut pemberian makanan bergizi merupakan langkah baik dan sejalan dengan konstitusi. Namun, dia menilai tata kelola program tersebut perlu dibenahi.
“Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi,” katanya.
“Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya, dan terbukti kepala BPG itu kena kasus,” sambung Djarot.
Selanjutnya, Djarot mempertanyakan konsep Koperasi Desa Merah Putih. Dia menyoroti rencana menjadikan koperasi sebagai toko serba ada, toko kelontong, hingga penyalur gaji ASN.
“Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan dana sampai triliunnya, ya,” tegasnya.
Menurut Djarot, program dengan anggaran besar semestinya memiliki perencanaan matang dan jelas agar sesuai kebutuhan masyarakat.
Dia juga menyinggung persoalan pengangguran yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius. Selain itu, Djarot mengkritik maraknya kasus korupsi di berbagai institusi.
“Termasuk satu lagi, tindak pidana korupsi. Hampir semua institusi terkena korupsi,” ucapnya.
Djarot turut menyoroti kondisi pasar keuangan, termasuk penurunan IHSG dan pelemahan rupiah terhadap dollar AS yang disebutnya telah menembus Rp 18.000.
Dia menilai berbagai persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang memasuki tahun ketiga.
“Oleh sebab itu, menurut hemat saya, dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
