Intime – Pengamat Politik Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Nasional (PSLHPB UNAS), Dian Agustina, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera menerapkan manajemen krisis untuk mengatasi persoalan bangsa.
Desakan itu disampaikan menyusul survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang menunjukkan 75 persen dari 1.142 responden merasa stres terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dian menilai temuan tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar segera melakukan koreksi kebijakan, bukan berhenti pada pernyataan bahwa hasil survei akan dijadikan bahan evaluasi.
Ia menawarkan empat langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah, mulai dari menyelesaikan persoalan pangan, energi, dan lingkungan hingga memperbaiki komunikasi publik.
“Pertama, segera menyelesaikan persoalan penting di bidang pangan, energi, dan pemulihan lingkungan,” kata Dian dalam perbincangan dengan awak media di Jakarta, Kamis (15/10).
Kedua, pemerintah diminta membangun manajemen krisis preventif melalui deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembenahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berbasis data, serta audit kesiapan logistik nasional.
Menurut Dian, langkah antisipatif diperlukan agar persoalan yang berulang tidak berkembang menjadi krisis yang semakin membebani masyarakat.
Ketiga, ia mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti dengan melibatkan para ahli yang kompeten. Dian menyoroti hasil survei yang disebutnya menunjukkan 92 persen ahli merasa khawatir terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.
“Menegakkan kebijakan berbasis bukti dengan melibatkan ahli yang kompeten karena 92 persen ahli di antaranya khawatir dengan kebijakan Prabowo. Saatnya mendengarkan mereka,” ujarnya.
Keempat, Dian meminta pemerintah membangun komunikasi publik yang jujur dan transparan. Pemerintah, kata dia, perlu mengakui keterbatasan, menetapkan target terukur, serta menyampaikan laporan kemajuan kebijakan secara berkala.
Dian mengapresiasi pernyataan Gibran yang menyebut survei tersebut sebagai bahan evaluasi. Namun, ia mengingatkan evaluasi harus diikuti tindakan konkret.
Ia mendesak pemerintah segera menangani karhutla di Sumatra dan Kalimantan, mengatasi antrean BBM di Bali, menjaga stabilitas harga pangan, serta menciptakan lapangan kerja.
“Saatnya melakukan koreksi. Awali dengan mendengarkan, lanjutkan dengan bekerja, dan biarkan rakyat menilai hasilnya nanti,” pungkasnya.
