Intime – Sebanyak 75 persen dari 1.142 responden mengaku stres terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan tersebut terungkap dalam survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Survei itu juga memberikan nilai 4,6 dari 10 untuk pemerintahan Prabowo berdasarkan penilaian masyarakat. Sementara itu, kalangan ahli memberikan nilai lebih rendah, yakni 2,8.
Pengamat Politik Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Nasional (PSLHPB UNAS), Dian Agustina, menilai hasil survei tersebut bukan sekadar angka statistik. Menurut dia, temuan itu menggambarkan kelelahan masyarakat dalam merespons kebijakan pemerintah.
“Rakyat stres karena negara tampak sibuk pencitraan dan merayakan diri sendiri, sementara harga bahan pokok melambung dan tidak terjangkau, BBM sulit didapatkan di beberapa daerah, serta langit berasap akibat karhutla di Sumatra dan Kalimantan yang tidak ditangani secara serius,” kata Dian di Jakarta, Kamis (15/10).
Dian mengkritik gaya kepemimpinan pemerintahan Prabowo yang dinilainya lebih mengandalkan popularitas, pencitraan, dan seremoni ketimbang pelaksanaan kebijakan konkret.
Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih berfokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terutama terkait pangan, energi, dan kualitas udara.
Ia mencontohkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Dian menyebut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mencatatkan titik panas atau hotspot tertinggi.
“Kebakaran hutan dan lahan ini sudah berlangsung berbulan-bulan, tetapi belum ada solusi nyata. Seakan-akan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya,” ujarnya.
Selain karhutla, Dian menyoroti laporan antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang disebut mengular hingga dua kilometer. Ia juga mengingatkan persoalan serupa pernah terjadi di sejumlah daerah lain, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan.
Dian menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan dan distribusi BBM.
“Semua ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan rakyat menjadi bentuk tekanan psikologis, dan itu terekam dalam survei,” tuturnya.
