Intime – Pengamat Ekonomi CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menyebut polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih sebatas political noise atau kebisingan politik. Isu tersebut dinilai belum menjadi risiko sistemik bagi ekonomi Indonesia.
Dipo menyampaikan hal itu saat menanggapi kekhawatiran polemik ijazah Gibran dapat memengaruhi investasi di Indonesia.
Menurutnya, investor memang lebih memantau perkembangan politik Indonesia tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terjadi di tengah kondisi IHSG yang rendah dan rupiah yang melemah.
“Banyak investor yang sangat memonitor politik tahun ini, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena IHSG yang rendah dan Rupiah yang lemah,” kata Dipo, Kamis (15/10).
Meski menjadi perhatian publik, Dipo menilai polemik ijazah tersebut belum sampai mengancam stabilitas makroekonomi.
“Belum jadi risiko sistemik makroekonomi. Banyak investor besar sudah mengikuti politik Indonesia beberapa dekade, jadi tidak kaget melihat isu ijazah ini,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan dampaknya terhadap investasi bisa berbeda jika polemik terus membesar dan memicu ketidakstabilan politik.
Dipo mencontohkan apabila hak angket DPR mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen dan perkembangan tersebut berujung pada instabilitas politik maupun ekonomi.
Dalam kondisi seperti itu, investor asing yang melakukan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) berpotensi memberikan respons negatif.
“Kalau tereskalasi, hak angket DPR mayoritas misalnya, FDI akan merespons negatif. Tapi, kita tunggu saja dulu, ke depannya seperti apa,” pungkasnya.
