Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama, menyatakan, progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih jauh dari target, baik fisik maupun finansial. Bahkan, dinilai tidak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Jika melihat RPJMN 2020-2024, maka jelas bahwa pembangunan IKN saat ini memang tidak sesuai dengan rencana, yaitu durasi 5 tahun serta biaya Rp466,04 triliun,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangannya.
Dari total tersebut, negara melalui APBN menanggung Rp90,35 triliun, sedangkan sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Rp252,46 triliun dan swasta Rp123,23 triliun. Adapun APBN yang telah dikucurkan sekitar Rp75,4 triliun dan pendanaan melalui KPBU dan swasta masih rendah.
“Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini. Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah,” bebernya.
Suryadi menilai, kegagaln pemerintah menarik pendanaan swasta dan asing juga terlihat dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. Sebab, penggalangan dukungan negara mitra IKN baru mencetak 39 letter of interest (LoI) kerja sama investasi.
Lebih jauh, ia berpendapat, mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, secara bersamaan merupakan pukulan berat. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengadakan Upacara HUT ke-79 RI, 17 Agustus 2024, di IKN.
“Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi,” ucapnya.
