Intime – Pemprov DKI Jakarta terus mengarahkan belanja daerah untuk mendukung pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
Hingga Triwulan III 2026, realisasi program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp 4,99 triliun dari anggaran Rp9,27 triliun, sedangkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari Rp7,93 triliun.
Di bidang perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program tersebut mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta layanan rehabilitasi sosial.
Sementara itu, realisasi program peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp 2,16 triliun. Dukungan tersebut mencakup pengembangan jaringan transportasi serta subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Peningkatan layanan transportasi tercermin dari jumlah penumpang ketiga moda tersebut yang mencapai 368,4 juta hingga September 2026, naik 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dari jumlah itu, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat,” ucap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10)
Cakupan layanan angkutan umum Jakarta juga telah mencapai 93 persen. Penguatan konektivitas terus dilakukan melalui pengembangan transportasi massal, termasuk LRT Jakarta lintas Velodrome–Manggarai yang diresmikan pada September 2026.
Pramono juga menyampaikan rencana perluasan penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027.
“Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses mobilitas masyarakat, termasuk pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas,” pungkasnya.
