Intime – Perangi kejahatan siber di Indonesia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) jalin kerjasama dengan Microsoft melalui program “Intelijen Ancaman Siber” atau Cyber Threat Intelligence Program (CTIP).
Program ini bertujuan memperkuat keamanan infrastruktur negara terhadap ancaman yang akhir-akhir ini menyerang ruang digital Indonesia.
Kerjasama dengan Microsoft ini diharapkan mampu menguatkan kerja BSSN khususnya dalam bidang intelijen ancaman siber dan analisis malware.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan jaminan keamanan siber Indonesia untuk semua sektor, baik pemerintahan, Infrastruktur Informasi Vital, ekonomi digital dan masyarakat. Dengan adanya kemitraan ini diharapkan dapat membantu mengatasi terjadinya peningkatan ancaman serta serangan siber atau kejahatan siber yang terjadi di Indonesia,” kata Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel, S.Sos., M.MSI melalui siaran pers, Rabu.
Kerja sama dengan Microsoft ini BSSN mendapatkan intelijen siber dari Digital Crimes Unit (DCU) Microsoft berupa informasi-informasi yang dapat dikonsumsi pada platform yang telah dimiliki.
Selanjutnya BSSN juga mendapatkan akses pada CTIP threat intel sharing program yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi ancaman siber, serta informasi tentang operasi disrupsi malware dan botnet yang dilakukan oleh Digital Crimes Unit Microsoft termasuk di antaranya data feeds terkait infeksi malware serta infrastruktur yang terkompromi.
“Kepercayaan dimulai dengan keamanan siber. Tidak ada satupun perusahaan atau negara yang dapat memenangkan pertempuran keamanan siber sendirian. Oleh karena itu, kemitraan lintas organisasi dan industri menjadi sangat penting. Kami berkomitmen untuk mendukung BSSN semaksimal mungkin dengan menempatkan diri kami di garis depan pertahanan siber, serta dengan mengerahkan sumber daya teknis maupun sumber daya manusia kami untuk kepentingan bersama. mari kita berdayakan dunia siber yang lebih aman bagi Indonesia,” kata Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir.
BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan.
Dengan tugas tersebut BSSN kemudian melaksanakan operasi keamanan siber melalui identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional.
Data hasil pemantauan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (NSOC) pada 2021 BSSN tercatat sekitar 1,6 miliar anomali traffic atau serangan siber di Indonesia.
Data tersebut menunjukkan peningkatan tiga kali lipat jika dibandingkan data tahun 2020 dengan ragam serangan siber yang paling banyak seperti malware, aktivitas trojan, dan pengumpulan informasi.
