Intime – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengevaluasi total kurikulum Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Permintaan itu muncul setelah lima peserta calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti latihan kedisiplinan militer.
Menurut Amelia, peserta SPPI bukan dipersiapkan menjadi prajurit tempur, melainkan calon manajer pembangunan berbasis masyarakat. Karena itu, materi latihan fisik yang berisiko tinggi dinilai perlu dikurangi.
“Peserta SPPI bukan dipersiapkan sebagai prajurit tempur, melainkan sebagai manajer pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, materi yang memiliki risiko fisik tinggi perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip kebutuhan jabatan,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).
Amelia menegaskan pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan tetap diperlukan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan profil peserta yang berasal dari kalangan sipil.
Ia mengusulkan Kemhan menghapus atau memodifikasi latihan fisik berintensitas tinggi yang tidak berkaitan langsung dengan tugas calon manajer koperasi desa. Selain itu, latihan fisik wajib dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan, indeks massa tubuh, serta rekam medis setiap peserta.
Di sisi lain, Amelia meminta porsi materi kelas diperbanyak. Materi yang dinilai lebih relevan meliputi kepemimpinan, bela negara, etika pelayanan publik, kerja sama tim, manajemen krisis, hingga kompetensi seperti manajemen koperasi, komunikasi publik, mitigasi konflik desa, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
Tak hanya kurikulum, Amelia juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan selama latihan berlangsung. Menurutnya, pemantauan kondisi fisik peserta harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi gejala heat stroke, dehidrasi, maupun potensi henti jantung sehingga latihan bisa langsung dihentikan bila ditemukan tanda bahaya.
Meski terjadi insiden yang menewaskan lima peserta, Amelia menilai program SPPI tidak perlu dihentikan.
Ia menegaskan pemerintah tetap membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih secara profesional.
“Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan setiap program pengembangan sumber daya manusia berlangsung secara aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan peserta,” pungkasnya.
