Intime – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 82,89 triliun, meningkat 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp 75,04 triliun, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 20,04 triliun untuk sektor pendidikan dan Rp 31 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Prioritas anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
Rano menjelaskan, anggaran pendidikan mencapai 26,71 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, alokasi infrastruktur mencapai 41,43 persen.
Kedua alokasi tersebut melampaui ketentuan belanja wajib atau *mandatory spending*, yakni minimal 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur.
“Dengan alokasi tersebut, belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan,” kata Rano.
Selain pendidikan dan infrastruktur, anggaran daerah diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan.
Di sektor kesehatan, Pemprov DKI memprioritaskan penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan pelayanan gizi, serta pengadaan alat penunjang medis di fasilitas pelayanan kesehatan.
Belanja daerah juga diarahkan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyediakan subsidi pelayanan publik, memperkuat bantuan sosial, dan meningkatkan daya saing ekonomi Jakarta.
Untuk membiayai berbagai program tersebut, pendapatan daerah pada RAPBD 2027 ditargetkan sebesar Rp 72,62 triliun, naik 4,70 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 69,36 triliun.
Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 58,58 triliun, pendapatan transfer Rp 11,16 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 2,88 triliun.
Pemprov DKI juga merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 10,27 triliun. Sumbernya meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp 4,28 triliun, penerbitan obligasi daerah Rp 4,239 triliun pada 2027, serta pinjaman daerah Rp 1,75 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta.
Penerbitan obligasi daerah direncanakan berlangsung bertahap pada 2027 dan 2028 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp 5,62 triliun. Sebanyak Rp 4,239 triliun ditargetkan terbit pada 2027, sedangkan sekitar Rp 1,38 triliun pada 2028.
Rano berharap pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta dapat diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati.
Sinergi eksekutif dan legislatif, kata dia, diperlukan untuk mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.
