Intime – DPR RI mencoret ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dari Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) dan karakter undang-undang tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Panitia Kerja (Panja) telah membahas usulan agar peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar dapat menjadi bagian dari pengaturan perampasan aset.
Dalam pembahasan itu, Panja menerima beragam masukan dari masyarakat dan para ahli. Namun, menurut Habiburokhman, tidak semua pihak mendukung penerapan ketentuan illicit enrichment.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Habiburokhman menyebut hasil kajian menunjukkan sejumlah negara tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Dia mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris.
Selain itu, dia menyinggung pengaturan serupa di Jerman yang disebut pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan karakter UU Perampasan Aset. Habiburokhman menegaskan, regulasi tersebut merupakan undang-undang formil yang mengatur tata cara atau mekanisme hukum acara, bukan undang-undang materiil yang memuat norma tindak pidana dan penghukuman.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” ujarnya.
Atas dasar dua pertimbangan tersebut, Panja akhirnya memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.
Penghapusan ketentuan ini menjadi perhatian karena sebelumnya masyarakat sipil mengusulkan agar peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar turut diatur dalam regulasi tersebut.
Dengan demikian, pengaturan mengenai *illicit enrichment* tidak menjadi bagian dari UU Perampasan Aset yang disahkan DPR. Habiburokhman menyatakan, keputusan itu diambil setelah Panja mempertimbangkan berbagai aspirasi dan pandangan selama proses pembahasan.


