Intime – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang telah disahkan DPR RI wajib dilaksanakan. Pihak yang tidak setuju dengan ketentuan di dalamnya dipersilakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan itu disampaikan Tanak setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU pada Kamis (19/11).
“Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan,” kata Tanak, Kamis.
Tanak mengatakan, masyarakat atau pihak yang keberatan terhadap aturan tersebut memiliki jalur hukum untuk mengujinya. Mekanisme yang dapat ditempuh adalah *judicial review* atau pengujian undang-undang ke MK.
“Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan *judicial review* ke MK,” ujarnya.
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan dilakukan setelah Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan peserta rapat. Para peserta menyatakan setuju, kemudian Puan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.
Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan tingkat I RUU tersebut pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Proses penyusunan RUU Perampasan Aset ini terbilang panjang. Rancangan aturan tersebut telah bergulir selama 18 tahun sejak pertama kali dibahas pada 2008.
Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), terdapat 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas. Jumlah itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.


