spot_img

Tok! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang

Intime – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Rapat paripurna dengan agenda tunggal tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat pertama. Setelah laporan dibacakan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir di ruang sidang.

“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan kepada peserta rapat.

“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir, diikuti ketukan palu sidang tanda pengesahan.

Sementara dari pihak pemerintah, hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelum rapat paripurna dimulai, Habiburokhman menyampaikan bahwa pengesahan regulasi ini mengakhiri penantian panjang masyarakat selama 18 tahun. Menurut dia, beleid ini juga merupakan buah kerja keras Komisi III DPR sejak mulai dibahas intensif pada September 2025.

“Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Politikus Partai Gerindra itu secara khusus mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilainya mengawal ketat proses legislasi sejak awal.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” tutur Habiburokhman.

Ia mengungkapkan, sejak Agustus 2025, Dasco telah memanggil jajaran pimpinan Komisi III untuk segera mempercepat penyusunan dan pembahasan UU Perampasan Aset hingga akhirnya resmi disahkan hari ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini