spot_img

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Intime – Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mendukung penuh sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang menolak rencana pemindahan badak bercula satu atau badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Banten III ini meminta pemerintah menghindari opsi relokasi satwa langka tersebut, terutama jika dilatarbelakangi kepentingan pemanfaatan lahan kawasan konservasi. Ia mengingatkan agar pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam mengambil kebijakan penyelamatan badak Jawa.

“Di tengah kondisi populasi yang sangat kritis, kesalahan dalam pengambilan keputusan konservasi dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan. Karena itu, Pemerintah tidak boleh menjadikan translokasi sebagai kebijakan coba-coba yang justru mempertaruhkan kelangsungan hidup satwa langka tersebut,” ujar Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11).

Mulyanto menilai populasi badak Jawa saat ini berada pada titik mengkhawatirkan karena diperkirakan berjumlah kurang dari 100 ekor dan seluruhnya terkonsentrasi di Ujung Kulon. Situasi tersebut membuat spesies ini rentan terhadap bencana alam, wabah penyakit, gangguan habitat, hingga persoalan keragaman genetik.

Meskipun pembentukan habitat kedua patut dipertimbangkan sebagai strategi konservasi jangka panjang, Mulyanto menekankan pelaksanaannya wajib didahului kajian risiko ekologis yang komprehensif dan independen.

“Pemindahan badak bukan sekadar urusan transportasi satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Ada persoalan kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, daya dukung habitat, adaptasi satwa, risiko penyakit, serta keberlanjutan pengelolaan. Jangan sampai kita memindahkan badak dari satu ancaman ke ancaman yang lain,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar rencana habitat kedua tidak mengurangi tanggung jawab negara dalam membenahi Ujung Kulon sebagai habitat utama. Pemerintah harus memperkuat pengawasan perburuan ilegal, mengendalikan tumbuhan invasif, dan memperbaiki kualitas ekosistem setempat.

Mulyanto juga mendesak penerapan tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance) yang transparan dan bebas dari tekanan kepentingan ekonomi maupun proyek pembangunan.

“Keberhasilan konservasi bukan diukur dari berapa ekor badak yang berhasil dipindahkan, tetapi dari seberapa jauh negara mampu menjamin spesies tersebut tetap hidup, berkembang biak, dan lestari di habitat yang aman,” tutup Mulyanto.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini