spot_img

Puan Tegaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset Bukan karena Desakan, tapi Proses Matang

Intime – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan dilakukan karena adanya tekanan atau desakan pihak tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut dia, beleid yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen ini disahkan setelah seluruh proses penyusunannya rampung secara maksimal.

“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan

Puan memaparkan penyusunan RUU Perampasan Aset mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Hal itu diwujudkan melalui penyelenggaraan sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, Komisi III DPR RI juga melaksanakan 15 kali kunjungan kerja ke 15 provinsi serta menjangkau 46 daerah pemilihan guna menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Tak hanya menyerap aspirasi publik, DPR juga melakukan kajian harmonisasi regulasi agar aturan baru tersebut selaras dengan sistem hukum pidana yang berlaku.

“Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Puan pun berharap kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset dapat memberikan manfaat nyata bagi pemberantasan korupsi serta penegakan hukum di Indonesia. Seusai menyampaikan pidatonya, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU tersebut.

“Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan, yang langsung disambut kata setuju oleh peserta rapat dan diikuti ketukan palu pengesahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini