Intime – Komisi III DPR membeberkan arah besar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Salah satu poin yang paling menyita perhatian ialah pengaturan ketat penempatan anggota Polri di jabatan sipil serta penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan revisi UU Polri disusun untuk menyesuaikan dengan KUHP dan KUHAP baru sekaligus memperkuat agenda reformasi kepolisian.
“RUU Polri ini hadir untuk melengkapi KUHP dan KUHAP baru,” kata Habiburokhman dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
Ia menekankan revisi tersebut tetap mengacu pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, termasuk mempertahankan kewenangan presiden dalam memilih kapolri.
Dalam pemaparannya, Komisi III DPR mengungkap sejumlah poin utama revisi UU Polri, di antaranya penguatan transparansi dan profesionalitas institusi, pengawasan berbasis teknologi, jaminan netralitas anggota Polri, hingga pengaturan lebih jelas terkait karier dan penempatan personel di luar institusi kepolisian.
Selain itu, revisi juga memuat pengaturan usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, pembaruan kurikulum pendidikan berbasis humanisme dan HAM, serta penguatan tugas dan kedudukan Kompolnas.
Meski demikian, Habiburokhman belum memerinci satu poin terakhir dari total delapan poin rekomendasi yang disiapkan dalam revisi UU Polri tersebut.
Pembahasan revisi UU Polri kini menjadi sorotan publik karena menyangkut arah reformasi kelembagaan kepolisian, pengawasan internal, hingga relasi Polri dengan jabatan sipil di pemerintahan.
DPR memastikan pembahasan RUU Polri akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
