Intime – Kasus keracunan ribuan pelajar akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia menuai sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini.
Ia pun mengusulkan agar pengelolaan MBG tidak lagi ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) namun dialihkan ke sekolah bersama komite sekolah.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9).
Kata dia, dengan menyerahkan pengelolaan kepada pihak sekolah dan komite sekolah, kualitas dan kesegaran makanan untuk para siswa akan lebih terjamin.
“Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” ucap Yahya.
Selain masalah keracunan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Diketahui, anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp 13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp 71 triliun.
Padahal, kata dia, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta.
Yahya pun mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG.
Ia juga menyarankan agar BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
Diketahui, sejak Januari hingga September 2025, terdapat sekitar 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengan. Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau Bau, Sulawesi Tenggara.
