Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta untuk menebus ijazah siswa sekolah swasta yang ditahan karena adanya tunggakan biaya yang belum dilunasi.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI harus segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga siswa bisa melamar pekerjaan bila memiliki ijazah.
“Pemprov harus melakukan gerak cepat, jadi dengan catatan memanggil seluruh Sekolah yang menahan ijazah. Ijazah itu ditarik, bahwa ada ikutan pembiayaan, pemrov harus membayar itu kepada sekolah swasta,” kata Johnny di Jakarta, Rabu (4/9).
Johnny mengungkapkan, bahwa ijazah tertahan di sekolah itu merupakan persoalan yang klasik, sampai hari ini pun belum dapat teratasi dengan baik.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI ini mengungkapkan, ijazah siswa yang tertahan di sekolah terbayak saat era Gubernur DKI Anies Baswedan. Kala itu memang dunia khususnya Jakarta gengah dihantam pandemi COVID-19. Imbasnya banyak terjadi PHK massal, lantaran adanya pembatasan kegiatan masyarakat.
“Sudah ini akumulasi dari yang lama lalu lalu. Bukan sekarang doang. Udah lama, zaman anies yang paling banyak,” tuturnya.
“Karena disitu pas maraknya covid dulu. Coba bandingkan ini saya doang nih, saya dulu sebagai perbandingan,” sambung dia.
Ia pun menuturkan, ada lebih dari ratusan siswa yang ijazahnya tertahan di sekolah lantaran terkendala biaya.
“Ada 165 ijazah yang diadukan kepada saya. Nilainya hampir 18 juta,” urainya.
Sebelumnya, Johnny Simanjuntak menyoroti masih banyaknya ijazah siswa di sekolah swasta yang ditahan pihak sekolah, karena tak mampu membayar tunggakan sekolah.
Lantas, menurut Johnny, pemerintah DKI mesti bertanggung jawab terhadap persoalan itu.
“Fenomena begitu banyaknya ijazah anak yang sudah lulus sekolah tapi masih ditahan, yang berakibat mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara kesejahteraan di mana negara harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya ketika mereka mendapat masalah, terutama dalam hal sosial,” ujarnya kala kegiatan Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (27/9) kemarin. ***
