Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Sutikno mengaku geram dengan Pemprov DKI yang tidak pernah melibatkan Legislatif dalam pembahasan program KJMU tahun 2024. Baik pembahas anggaran hingga jumlah penerima KJMU.
“Kami tidak tahu, tidak paham, tidak pernah diajak komunikasi atau dibagikan informasi dari dinas sosial dan dinas pendidikan,” kata Sutikno saat rapat dengan Eksekutif DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
Mestinya, menurut Sutikno, dalam setiap program dikomunikasikan dengan Legislatif. Sebab dewan memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawas.
Yang jadi khawatir Sutikno, persoalan KJMU ini ditanya oleh konstituennya dan dirinya tidak bisa menjawabnya.
Terlebih, kata dia, program tersebut merupakan bidang pendidikan yang notabene sangat penting untuk anak-anak Jakarta.
“Seharusnya kalo bapak menggunakan kebijakan bahwa karena keterbatasan anggaran, harus menggunakan desil, bapak sampaikan ke dewan. Biar nanti kalo suatu saat masyarakat ada yang bertanya, kami paham, kami mengerti,” ucapnya.
Politikus PKB ini meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bisa selalu menjalin komunikasi dengan anggota dewan DKI mengenai programnya.
“Kan kami yang punya hak untuk masalah keanggaran, karena kami adalah sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.
