Intime – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli meminta pemerintah daerah penyangga, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, ikut berkontribusi dalam pembiayaan subsidi layanan Transjabodetabek.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu menilai, biaya operasional transportasi lintas wilayah tidak semestinya hanya ditanggung oleh APBD DKI Jakarta maupun dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif.
“Layanan Transjabodetabek dimanfaatkan warga dari berbagai daerah. Karena itu, tanggung jawab pembiayaannya juga harus dipikul bersama. Jangan sampai rakyat yang dibebani. Transportasi umum harus tetap terjangkau,” kata Taufik, Rabu (8/7).
Menurutnya, subsidi transportasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus instrumen untuk menjaga tarif tetap terjangkau di tengah meningkatnya mobilitas warga Jabodetabek.
Ia menegaskan, pola perjalanan masyarakat saat ini sudah melampaui batas administratif sehingga kebijakan transportasi tidak bisa lagi disusun secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Warga tidak peduli batas wilayah. Mereka hanya butuh transportasi yang murah, nyaman, dan tepat waktu,” ujarnya.
Karena itu, Taufik meminta pemerintah pusat memfasilitasi pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, serta pemerintah kabupaten dan kota penyangga untuk menyusun skema subsidi yang adil dan berkelanjutan.
Menurutnya, jika tarif transportasi publik terus meningkat, masyarakat berpotensi kembali menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperparah kemacetan dan polusi di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
“Transportasi publik harus menjadi solusi, bukan beban baru bagi rakyat,” tegasnya.
Taufik menambahkan, Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan transportasi yang berpihak kepada masyarakat, terutama pekerja, pelajar, pedagang kecil, dan warga berpenghasilan rendah.
“Targetnya sederhana, tarif tetap terjangkau dan layanan semakin baik,” pungkasnya.
