Intime – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan, pemerintah agar tidak membebankan stabilitas rupiah hanya kepada Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan suku bunga tinggi.
Menurut Achmad, kenaikan BI Rate menjadi 5,25 persen memang dapat dipahami sebagai langkah darurat untuk menjaga nilai tukar rupiah. Namun, kebijakan moneter tidak boleh menjadi satu-satunya penopang stabilitas ekonomi nasional.
“Jangan biarkan BI bekerja sendirian. Stabilitas rupiah tidak cukup dijaga hanya lewat bunga mahal,” kata Achmad dalam keterangannya, Kamis (21/5).
Ia menilai pemerintah harus ikut menopang kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang konsisten, serta desain intervensi ekonomi yang transparan.
Achmad menegaskan, APBN harus menjadi jangkar kepercayaan di tengah tekanan ekonomi global. Karena itu, seluruh program besar pemerintah perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari sumber pembiayaan, risiko fiskal, hingga target manfaatnya bagi masyarakat.
“Pasar tidak menolak belanja sosial, tetapi pasar menolak ketidakjelasan pembiayaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan rencana ekspor satu pintu yang dinilai harus dijalankan dengan tata kelola ketat agar tidak memicu praktik rente baru.
“Jika tidak diawasi dengan baik, niat menjaga devisa bisa berubah menjadi birokrasi baru yang mahal dan rawan rente,” tegasnya.
Lebih lanjut, Achmad menilai, pemerintah perlu fokus memperkuat sektor-sektor penghasil devisa jangka panjang, seperti ekspor manufaktur, hilirisasi yang efisien, pariwisata, jasa modern, dan investasi produktif.
Menurut dia, penguatan sektor riil jauh lebih penting dibanding hanya menahan devisa di dalam negeri.
Di sisi lain, BI juga diminta menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Achmad mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga yang terlalu agresif berisiko menekan investasi, konsumsi, UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Inflasi saat ini masih terkendali, sehingga ruang kebijakan harus tetap mempertimbangkan pertumbuhan,” katanya.
Achmad menegaskan, rupiah yang kuat karena ditopang ekonomi produktif jauh lebih sehat dibanding rupiah yang hanya bertahan akibat suku bunga tinggi.
“Indonesia membutuhkan stabilitas, tetapi bukan stabilitas semu yang mengorbankan investasi, UMKM, konsumsi, dan lapangan kerja,” tandasnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah segera memperbaiki arah kebijakan ekonomi nasional agar pertumbuhan tidak kehilangan momentum.
“BI Rate 5,25% mungkin perlu sebagai rem darurat. Tetapi pemerintah harus segera memperbaiki jalan, mesin, dan arah perjalanan ekonomi. Jangan sampai rupiah tampak stabil di permukaan, sementara pertumbuhan perlahan kehilangan napas,” pungkas Achmad.
