Intime – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor komoditas sumber daya alam yang disebut merugikan negara dalam skala besar. Temuan itu akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5).
Purbaya mengatakan pemerintah menemukan indikasi kuat praktik trade misinvoicing atau manipulasi dokumen perdagangan pada ekspor crude palm oil (CPO). Modus ini diduga dilakukan dengan mencatat nilai ekspor jauh lebih rendah dibanding nilai transaksi sebenarnya yang diterima di negara tujuan.
“Kami cek tiga pengapalan dari 10 perusahaan sawit secara acak. Kelihatan sekali ada manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat,” kata Purbaya.
Ia mencontohkan satu perusahaan yang mencatat nilai ekspor hanya 2,6 juta dolar AS, padahal importir di Amerika Serikat membayar hingga 4,2 juta dolar AS. Selisihnya mencapai 57 persen.
Bahkan, dalam kasus lain, nilai ekspor yang dilaporkan dari Indonesia hanya 1,43 juta dolar AS, sementara nilai impor tercatat lebih dari 4 juta dolar AS di negara tujuan.
“Ada yang lebih gila lagi. Selisihnya sampai 200 persen. Sekarang kami mau deteksi kapal per kapal,” ujarnya.
Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas SDA Indonesia. Modus ini dilakukan dengan menjual komoditas ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga murah, lalu dijual kembali ke pasar internasional dengan harga normal atau lebih tinggi.
Akibatnya, keuntungan besar tercatat di luar negeri, sementara laba perusahaan di Indonesia tampak kecil sehingga pajak dan royalti yang diterima negara ikut menyusut.
Pemerintah kini membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor untuk memperketat tata kelola perdagangan SDA sekaligus menutup celah kebocoran devisa dan penerimaan negara.
Langkah itu dinilai menjadi sinyal keras pemerintahan Prabowo Subianto terhadap praktik permainan harga ekspor yang selama ini diduga melibatkan jaringan perusahaan lintas negara.
