Intime – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi senjata utama pemerintah memerangi stunting dan malnutrisi justru disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai melenceng dari sasaran utama. Ironisnya, warga miskin yang hanya mampu makan sekali sehari disebut ada yang tidak menerima bantuan, sementara kelompok ekonomi mampu justru ikut menikmati program tersebut.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengungkapkan, temuan itu berdasarkan hasil evaluasi tata kelola dan pengamatan lapangan yang menunjukkan tingginya risiko salah sasaran penerima manfaat MBG.
“Yang mestinya mereka secara ekonomi tidak mampu untuk makan bergizi susah, bahkan kadang-kadang sehari makan cuma sekali, justru tidak dapat program MBG. Tapi mereka-mereka yang secara ekonomi sudah cukup, justru mendapatkan program MBG,” kata Aminuddin dalam diskusi KPK bersama jurnalis, Rabu (20/5).
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah karena program bernilai jumbo itu berpotensi gagal menyentuh kelompok paling rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita kurang gizi, hingga masyarakat miskin ekstrem.
Menurut Aminuddin, persoalan utama MBG saat ini terletak pada orientasi program yang lebih mengejar angka distribusi ketimbang dampak nyata terhadap penurunan stunting dan malnutrisi.
“Sekarang output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima makan bergizi gratis. Padahal tujuannya adalah agar orang-orang yang malnutrition, stunting, ibu hamil, balita kurang gizi, ibu menyusui itu mendapat asupan gizi yang cukup,” ujarnya.
KPK menilai pemerintah seharusnya menjadikan data kesehatan sebagai basis utama penerima manfaat, terutama peta wilayah stunting dan masyarakat rentan yang sudah dimiliki Kementerian Kesehatan maupun dinas kesehatan daerah.
“Kalau tujuan awal MBG untuk mengatasi stunting dan kekurangan gizi, datanya ada di Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan daerah. Harusnya itu jadi dasar penentuan penerima,” tegas Aminuddin.
Tak hanya soal salah sasaran, KPK juga mengkritik belum adanya blueprint komprehensif dalam program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Hingga kini, indikator keberhasilan MBG dinilai masih kabur dan terlalu bertumpu pada jumlah paket makanan yang dibagikan.
Direktur Monitoring KPK, Aida Zulaika, turut menyoroti ketimpangan penyebaran dapur MBG yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum tersentuh optimal.
“Di wilayah 3T pada tahun 2025 itu sepertinya belum ada dapurnya. Jadi ini yang menjadi salah satu perhatian kami untuk dilanjutkan kajiannya di tahun 2026,” kata Aida.
KPK menyatakan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan telah diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Maret 2026. Namun hingga kini, lembaga antirasuah itu masih menunggu langkah konkret pemerintah agar program MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi proyek distribusi angka semata.
