Intime – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2027. Meskipun, kondisi fiskal diperkirakan semakin berat akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan tekanan ekonomi global.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawatimengatakan, tantangan fiskal muncul akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan masih berlanjut hingga tahun mendatang.
“Meskipun anggarannya bisa dipastikan tidak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan yang menyangkut pendidikan, kesehatan, transportasi, dan banjir tetap menjadi prioritas kita bersama,” ujar Suharini di Jakarta, Kamis (21/5).
Menurut dia, tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional juga ikut mempengaruhi kebutuhan belanja daerah.
“DBH kita untuk tahun 2026 memang ada pengurangan. Rasanya tahun 2027 pun tidak akan jauh berbeda,” katanya.
Meski demikian, Pemprov DKI menegaskan pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu. Anggaran akan diarahkan tetap fokus pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Senada dengan itu, Komisi C DPRD DKI Jakarta juga mengingatkan agar belanja daerah tetap berpihak pada pelayanan publik di tengah berbagai tantangan ekonomi, mulai dari penurunan DBH, tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelemahan nilai tukar rupiah, hingga krisis energi global.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menegaskan subsidi dan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap diprioritaskan dalam penyusunan APBD.
“Fixed cost yang sifatnya subsidi kepada masyarakat harus diprioritaskan. Termasuk untuk penanganan banjir,” ujarnya.
