Intime – Komisi V DPR RI, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub), segera membuka hasil investigasi awal kecelakaan maut antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menewaskan 16 orang.
Wakil Ketua Komisi V DPR Saiful Huda menegaskan, Kemenhub tidak boleh lagi menunda penjelasan kepada publik terkait penyebab tragedi yang mengguncang transportasi nasional tersebut.
“Rapat yang tertunda sebelumnya harus diganti dengan raker hari ini, harus lebih progresif,” kata Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5).
Menurutnya, publik membutuhkan penjelasan awal mengenai penyebab tabrakan maut yang terjadi pada Senin malam (27/4/2026), sekaligus langkah konkret pemerintah untuk mencegah tragedi serupa terulang.
Huda menekankan, hasil investigasi tidak harus dibuka secara keseluruhan. Namun setidaknya, Kemenhub dan KNKT dapat menyampaikan gambaran awal terkait faktor penyebab kecelakaan.
“Kita betul-betul sangat berharap raker ini sudah memberi gambaran awal dari temuan-temuan KNKT,” ujarnya.
Selain menyoroti investigasi kecelakaan, Komisi V DPR juga bakal menagih komitmen Kementerian Perhubungan dalam menertibkan perlintasan sebidang yang selama ini dinilai menjadi titik rawan kecelakaan kereta api.
Huda menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan anggaran besar agar penanganan persoalan perlintasan sebidang bisa dipercepat.
“Pak Presiden sudah memberikan ruang fiskal cukup besar, Rp4 triliun. Artinya ini bisa dipercepat,” tegasnya.
