Intime – Keputusan KH Said Aqil Siradj untuk tidak maju sebagai calon Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-35 dinilai sebagai pesan moral penting di tengah mulai menghangatnya dinamika politik internal Nahdlatul Ulama.
Aktivis senior NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, menilai langkah mantan Ketua Umum PBNU itu menunjukkan bahwa tradisi kepemimpinan NU seharusnya tetap berpijak pada etika, keilmuan, dan pengabdian, bukan perebutan kekuasaan.
“Prof KH Said Aqil Siradj sedang memberi pelajaran tentang etika kepemimpinan di NU. Jabatan Rais Aam bukan sesuatu yang layak diperebutkan,” kata Sudarsono Rahman, dalam keterangannya, Rabu (20/5).
Tokoh yang akrab disapa Cak Dar itu menyebut sikap Said Aqil mencerminkan ketawadhuan seorang kiai dalam memandang jabatan. Menurutnya, posisi Rais Aam bukan sekadar struktur organisasi, melainkan amanah moral dan spiritual untuk menjaga arah keulamaan NU.
“Rais Aam itu amanah yang sangat berat. Bukan jabatan politik yang bisa dikejar lewat lobi atau manuver kekuasaan. Ada tanggung jawab dunia dan akhirat,” ujarnya.
Mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur periode 1988-1992 itu mengingatkan agar Muktamar NU ke-35 tidak berubah menjadi arena kontestasi politik yang dipenuhi transaksi pengaruh dan perebutan dukungan.
Ia menegaskan, sejak awal NU dibangun melalui tradisi musyawarah para masyayikh untuk mencari figur yang alim, wara’, zuhud, dan memiliki legitimasi moral di tengah umat.
“Kalau Rais Aam mulai diposisikan sebagai objek kontestasi politik, NU bisa kehilangan ruh keulamaannya. Muktamar harus menjadi forum konsolidasi jam’iyah, bukan arena tarik-menarik kepentingan,” katanya.
Menurut Cak Dar, keputusan Said Aqil justru menjadi contoh kedewasaan berorganisasi di tengah budaya politik modern yang sering menjadikan jabatan sebagai simbol kemenangan.
“NU akan tetap kuat kalau amanah diberikan kepada mereka yang layak secara ilmu, akhlak, dan pengabdian, bukan kepada yang paling kuat membangun lobi,” ucapnya.
Sikap Said Aqil sebelumnya menjadi sorotan luas di kalangan Nahdliyin setelah muncul berbagai spekulasi mengenai peta kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar NU ke-35. Keputusan untuk tidak maju kini dinilai sebagai penegasan bahwa tradisi kepemimpinan NU harus tetap dijaga dengan etika, keteladanan, dan tanggung jawab moral.
