Intime – Koalisi Masyarakat Sipil menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film Pesta Babi yang mengangkat isu eksploitasi alam di Papua. Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, hadir langsung sebagai pembicara dalam forum diskusi.
Sejumlah tokoh nasional dan aktivis turut menghadiri acara itu, di antaranya Sudirman Said, Todung Mulya Lubis, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Beka Ulung Hapsara.
Dalam diskusi tersebut, Sudirman Said menilai terjadi pergeseran orientasi kekuasaan yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan publik dan penunjukan pejabat kini lebih diarahkan untuk kepentingan elektoral dibanding pelayanan masyarakat.
“Ada gejala akut, negara yang semula menjadi alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan, direduksi menjadi mesin elektoral,” kata Sudirman, Kamis (21/5).
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak lagi berpihak secara merata kepada rakyat. Sudirman menyinggung kerusakan alam di Papua yang disebut terjadi atas nama pembangunan.
“Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film Pesta Babi? APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk bukan untuk melayani rakyat,” tegasnya.
Sudirman menilai banyak institusi formal seperti DPR dan partai politik kini tidak lagi responsif terhadap kritik publik. Karena itu, ia mengajak masyarakat sipil dan generasi muda memperkuat konsolidasi sosial.
“DPR lumpuh, partai lumpuh. Ini wake up call bagi masyarakat sipil untuk bangkit dan bersatu. Lewat forum ini, waktunya menata diri,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menyoroti tingginya ongkos politik yang dinilai mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan elite dan penyandang dana politik.
“Karena besarnya ongkos politik, cara-cara eksploitatif dan ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu kemudian dibalas servis oleh politisi kepada pihak yang membiayai,” ungkap Annisa.
