Intime – Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon presiden pada pemilihan presiden sebelumnya.
Feri mengatakan, ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Karena itu, proses penentuan calon pengganti wakil presiden harus merujuk pada aturan tersebut.
“Jadi, kalau mau berpegang kepada undang-undang, memang itu harus dijalankan,” kata Feri di Jakarta, Sabtu (14/11).
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai asal partai politik calon wakil presiden pengganti tercantum dalam Pasal 4E UU MD3. Aturan tersebut, menurut Feri, mengatur bahwa calon yang diajukan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon presiden pada pemilu sebelumnya.
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 4E Undang-Undang MD3, berikut adalah penjelasannya bahwa memang calon wakil presiden yang baru berasal dari partai atau gabungan partai yang mengusung calon presiden pada pemilu sebelumnya,” ujarnya.
Dengan merujuk ketentuan itu, partai politik pengusung pasangan calon presiden pada Pilpres 2024 menjadi bagian penting dalam mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Pernyataan Feri sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa calon wakil presiden pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Yusril menyebut ketentuan tersebut mengacu pada UU MD3, yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
“Calon wakil presiden harus berasal dari parpol atau gabungan parpol pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024,” kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Negara, sebagaimana keterangannya yang disampaikan pada Jumat (13/11/2026).
Penjelasan Yusril dan Feri sama-sama merujuk pada ketentuan UU MD3. Keduanya menyatakan bahwa calon pengganti wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung calon presiden dalam pemilu sebelumnya.
