Intime – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi membentuk dua perangkat kerja khusus, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc, guna memproses pencalonan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan yang melibatkan jajaran pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi-fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa masing-masing tim yang dibentuk dalam forum tersebut akan beranggotakan sebanyak 36 orang untuk menjalankan fungsi pemeriksaan serta persiapan teknis persidangan.
“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR,” ujar Muzani dalam konferensi pers usai memimpin rapat gabungan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.
Menurut Muzani, tim verifikasi memiliki mandat krusial untuk melakukan penelitian administratif secara menyeluruh terhadap kandidat yang nantinya diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” lanjutnya menegaskan.
Selain tim verifikasi, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan komposisi jumlah personel yang sama, yaitu 36 anggota. Berbeda dengan tim verifikasi yang diketuai satu pimpinan, tim ad hoc ini akan dipimpin secara kolektif oleh tiga orang wakil ketua MPR RI.
“Rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang juga diketuai oleh 3 wakil ketua MPR,” kata Muzani.
Muzani menuturkan, komposisi keanggotaan tim ad hoc disusun secara proporsional dengan melibatkan seluruh perwakilan unsur politik di parlemen. Seluruh anggotanya merupakan utusan resmi dari fraksi-fraksi partai politik di MPR maupun kelompok DPD RI.
“Dalam unsur tim ad hoc tersebut yang semua anggotanya dari unsur fraksi di MPR dan DPD,” pungkas Muzani.
Pembentukan kedua tim ini menjadi bagian dari percepatan mekanisme konstitusional MPR dalam mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden RI sesuai amanat Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
