Intime – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Badaruddin Andi Picunang, menyampaikan sejumlah kriteria yang harus dimiliki sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila terjadi pergantian Wakil Presiden.
Menurut Badaruddin, figur yang mengisi posisi Wakil Presiden harus memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman kenegaraan, serta kemampuan membangun komunikasi politik yang kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Badaruddin menanggapi langkah Gibran yang disebut mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11).
“Sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jika memang nantinya terjadi pergantian, haruslah figur yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman kenegaraan, serta kemampuan membangun komunikasi politik yang kuat,” kata Badaruddin kepada awak media, Jumat (13/11).
Ia menilai, jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata berfungsi sebagai pendamping Presiden. Wakil Presiden juga harus mampu menjadi mitra strategis dalam menjalankan pemerintahan.
Selain itu, figur yang menduduki jabatan tersebut diharapkan dapat berperan menjaga stabilitas nasional dan memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.
Badaruddin mengingatkan agar pemilihan pengganti Wakil Presiden tidak hanya mempertimbangkan popularitas, kedekatan politik, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Menurut dia, kompetensi, rekam jejak, komitmen kebangsaan, serta kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi pertimbangan utama.
“Kompetensi, rekam jejak, komitmen kebangsaan, dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo harus menjadi indikator penting. Pada akhirnya, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan politik dan kelompok,” ujarnya.
Ia berharap, siapa pun figur yang nantinya dipilih Presiden Prabowo dapat memperkuat pemerintahan, menjaga persatuan, dan mendorong kemajuan Indonesia.
Badaruddin juga menegaskan bahwa calon pengganti Wakil Presiden tidak harus berasal dari partai politik. Menurut dia, figur nonpartai memiliki kesempatan yang sama sepanjang memenuhi kriteria yang dibutuhkan.
“Bagi saya, tidak menjadi persoalan apakah sosok tersebut berasal dari partai politik maupun nonpartai,” katanya.
Ia menambahkan, jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan sebagai representasi kepentingan partai atau kelompok tertentu.
Karena itu, proses pergantian Wakil Presiden, apabila terjadi, harus tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
“Orientasi utamanya adalah membantu Presiden menjalankan pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun, tentu seluruh prosesnya harus tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi,” tandasnya.
