Intime – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memastikan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menjelaskan bahwa jajaran pimpinan MPR telah menerima dokumen pengunduran diri tersebut untuk selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tentang pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Mengacu pada pasal tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih seorang Wakil Presiden dari dua nama kandidat yang diusulkan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
“Posisi kami sebagai pimpinan MPR adalah menerima surat itu untuk kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 8 Ayat (2), yaitu terkait bagaimana mengisi kekosongan Wakil Presiden,” ujar HNW kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
HNW menegaskan bahwa konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan MPR untuk menilai, menyetujui, ataupun menolak permohonan pengunduran diri seorang Wakil Presiden. Oleh karena itu, ketika Wakil Presiden secara resmi menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, tahapan ketatanegaraan otomatis berlanjut pada prosedur pengisian kursi yang lowong.
“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” tegas HNW.
Lebih jauh, HNW memaparkan bahwa pimpinan MPR telah menggelar pembahasan awal guna merumuskan langkah konkret tindak lanjut surat tersebut. Sebagai tahap berikutnya, MPR menjadwalkan rapat gabungan antara pimpinan MPR, pimpinan seluruh fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Forum rapat gabungan tersebut akan menyusun peta jalan teknis dan jadwal sidang agar seluruh proses pemilihan Wakil Presiden pengganti dapat dirampungkan tepat waktu.
“Tadi rapat pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ungkap HNW.
Menutup keterangannya, HNW berharap seluruh rangkaian transisi ini mampu melahirkan keputusan terbaik demi stabilitas bangsa serta menjaga keberlanjutan roda pemerintahan nasional.
“Mudah-mudahan ini menghadirkan solusi yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi ketatanegaraan Indonesia,” pungkasnya.
