Intime – Partai Demokrat menegaskan sikap resminya untuk tidak mengajukan nama kader maupun tokoh sebagai calon pengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berwenang memilih satu Wakil Presiden dari dua nama kandidat yang diusulkan oleh Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Atas dasar aturan konstitusional tersebut, Partai Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Partai berlambang bintang mercy itu juga berkomitmen menghormati seluruh tahapan sidang yang akan digelar MPR RI.
“Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati keputusan MPR. Sikap ini sesuai dengan konstitusi,” tutur AHY menegaskan posisi politik partainya di tengah dinamika transisi kepemimpinan nasional.
Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa keputusan resmi partai untuk tidak menyodorkan nama kandidat telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Komunikasi antara keduanya dilakukan melalui sambungan panggilan video (video call) pada Jumat pagi, saat Presiden ke-6 RI tersebut tengah berada dalam perjalanan darat dari Semarang menuju Jakarta.
