Intime – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026. Menurut dia, batas waktu 60 hari yang ditetapkan konstitusi merupakan tenggat maksimal.
“60 hari itu maksimal. Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini,” ujar Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/11).
Yusril menjelaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak harus menunggu hingga batas waktu 60 hari. Tahapan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat sesuai kesiapan proses di lembaga terkait.
“Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari,” katanya.
Ia juga menjelaskan tenggat waktu bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan sekaligus permintaan pengajuan calon, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari.
Menurut Yusril, ketentuan 14 hari tersebut juga merupakan batas maksimal. Presiden dapat mengajukan dua nama calon lebih awal tanpa harus menunggu seluruh tenggat waktu berakhir.
“Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR,” ujarnya.
Dengan demikian, terdapat dua tahapan waktu yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Pertama, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon. Kedua, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna dan memilih wakil presiden baru.
Jabatan wakil presiden saat ini disebut kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Pemerintah, melalui penjelasan Yusril, menargetkan rangkaian proses tersebut selesai sebelum akhir Desember 2026.
