Intime – Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai proses penentuan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden (Wapres) tidak akan berlangsung mudah bagi partai-partai koalisi pemerintahan.
Menurut Nasarudin, hambatan tersebut muncul akibat karakter politik kepartaian di Indonesia yang cenderung mempraktikkan pola promiscuous power-sharing, yakni kecenderungan membagi kekuasaan secara luas kepada berbagai kekuatan politik. Pola serupa dinilainya sangat berpotensi memicu tarik-menarik di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat membahas kandidat pengganti Gibran.
“Pola tersebut menjelaskan mengapa partai-partai mudah sepakat mendesak Gibran mundur, tetapi sulit sepakat tentang penggantinya,” ujar Nasarudin dalam keterangannya, Jumat (13/11).
Ia berpandangan bahwa setiap partai anggota koalisi memiliki kalkulasi dan klaim politik masing-masing untuk memperebutkan posisi orang nomor dua di Republik Indonesia. Akibatnya, soliditas koalisi yang sebelumnya kompak mendorong pengunduran diri Gibran berisiko terbelah ketika memasuki tahap penyepakatan satu atau dua nama kandidat.
Nasarudin mengingatkan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib memilih penggantinya dari dua nama yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Aturan konstitusional ini otomatis menggeser ruang negosiasi tidak hanya di parlemen, tetapi juga terpusat di Istana Kepresidenan.
Dalam situasi tersebut, Nasarudin memprediksi figur yang paling berpeluang terpilih adalah sosok “wakil presiden jalan tengah”, yakni kandidat yang paling minim menuai penolakan dari fraksi-fraksi di MPR. Pasalnya, Presiden memegang hak prerogatif untuk menyodorkan dua nama calon, sementara partai-partai memegang kendali suara di MPR.
Untuk mengilustrasikan dinamika ini, Nasarudin merujuk preseden mundurnya Wakil Presiden Amerika Serikat Spiro Agnew pada Oktober 1973 karena kasus pajak dan suap. Meski latar belakang kasusnya berbeda, Presiden Richard Nixon dari Partai Republik kala itu harus mencari calon yang bisa diterima Kongres yang dikuasai Partai Demokrat.
“Nixon meminta usulan anggota Kongres, dan 134 di antaranya menempatkan Gerald Ford di tiga urutan teratas. Nixon akhirnya memilih Ford, calon yang paling mudah diterima Partai Demokrat,” paparnya.
Lebih jauh, Nasarudin menekankan bahwa posisi wakil presiden sangat strategis karena berwenang menggantikan presiden jika berhalangan tetap, sekaligus menjadi modal besar menuju pemilihan presiden berikutnya.
“Prabowo, arsitek koalisi besar ini, memerlukan wakil yang menjaga koalisi tetap utuh. Wakil tersebut tidak boleh tumbuh menjadi pesaing, apalagi membawa persoalan ijazah atau perkara hukum,” pungkas Nasarudin.
