Intime – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto bermusyawarah dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Mardani, langkah tersebut penting agar penentuan calon pengganti Gibran tidak memicu polemik di antara partai pendukung pemerintah. Terlebih, pembahasan dilakukan bersama partai-partai yang sejak awal mengusung Prabowo.
“Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi. Apalagi dengan partai pengusung awal. Jangan jadi bola liar yang justru mengeruhkan suasana,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (13/11).
Meski begitu, Mardani menegaskan PKS menyerahkan keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden kepada Prabowo. Dia menyebut Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat yang akan diajukan.
“Kami serahkan pada Pak Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Prabowo akan berbicara dengan partai-partai koalisi terkait pengisian posisi wakil presiden.
Yusril mengatakan UU MD3 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Dalam prosesnya, Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai koalisi.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Pernyataan itu disampaikan setelah Yusril mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril mengaku belum mengetahui kapan pertemuan dengan partai koalisi akan digelar. Namun, dia menyebut Prabowo telah memberikan sinyal ingin membahas penentuan dua nama tersebut bersama koalisi.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” tuturnya.
Di sisi lain, Gibran disebut telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden setelah menyerahkan surat kepada MPR. Pengisian jabatan yang kosong tersebut merujuk pada ketentuan UUD 1945, yang mengatur proses pengisian paling lama 60 hari.
Dengan adanya rencana konsultasi tersebut, partai-partai koalisi berpeluang menyampaikan pandangan sebelum Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran kepada MPR.
