Intime – Sejumlah ketua umum partai politik (ketum parpol) dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) sore. Agenda pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Konfirmasi mengenai rencana pertemuan itu disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil. Ia memastikan agenda pertemuan dengan Kepala Negara dijadwalkan berlangsung pada sore hari ini.
“Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor,” ujar Al Muzzammil saat dimintai keterangan oleh wartawan, Jumat (!3/11).
Meski belum memerinci topik pembahasan yang akan dibicarakan bersama Presiden Prabowo, Al Muzzammil menyatakan kesiapannya untuk menghadiri undangan tersebut.
“Ya Insyaallah (hadir),” singkatnya.
Kabar serupa turut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Ia memastikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan hadir langsung dalam pertemuan di Istana Bogor tersebut. “Ya ketum hadir,” kata Hermawi.
Rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan para pimpinan partai politik ini berlangsung setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden memiliki ruang untuk berkonsultasi dengan koalisi terkait pengisian posisi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran.
Menurut Yusril, merujuk pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden memegang kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, sekaligus dapat berunding dengan partai-partai koalisi.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” tutur Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril juga sempat menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sinyal untuk berdialog dengan jajaran partai koalisi sebelum menetapkan dua nama kandidat pengganti Gibran. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden harus dirampungkan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
