Intime – Gelombang kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meledak dari kalangan kampus.
Dalam forum diskusi publik “Terus Terang Mahfud MD” di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam yang langsung menyasar legitimasi moral pemerintahan saat ini.
Di hadapan mantan Menko Polhukam Mahfud MD, pengamat politik Rocky Gerung, dan sastrawan Okky Madasari, Tiyo bahkan menyindir program SPPG sebagai “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”.
Menurut Tiyo, krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah terus membesar sejak Pilpres 2024 dan dipicu berbagai keputusan kontroversial kekuasaan.
“Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar,” kata Tiyo.
Ia menyoroti Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden. Menurutnya, keputusan tersebut meninggalkan persoalan etik dan hukum yang hingga kini belum hilang dari ingatan publik.
“Kita punya memori tentang Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya Prabowo akan menegakkan hukum sementara wakil presidennya saja cacat hukum,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Tiyo juga mengkritik pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet yang dinilai bermasalah karena masih berstatus militer aktif.
“Apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskab yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI,” katanya.
Ia lalu menyindir langkah pemerintah yang dinilai lebih memilih merevisi aturan ketimbang mencopot pejabat yang dipersoalkan.
“Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah,” lanjutnya.
Pernyataan paling keras muncul saat Tiyo menyebut hanya ada dua jenis orang yang masih percaya penuh terhadap penguasa saat ini.
“Satu, orang bodoh. Kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan,” tegasnya.
