Intime – Pemerintah mulai mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Namun di balik langkah besar itu, pemerintah juga mewanti-wanti agar badan baru tersebut tidak berubah menjadi “raksasa monopoli” yang mengganggu pasar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengawasan lintas kementerian akan diperkuat agar kebijakan strategis tersebut tetap berjalan sehat dan transparan.
“Kalau pengawasan dibiarkan benar, kita harus taruh orang di sana, termasuk dari Kementerian Keuangan dan kementerian lain,” kata Purbaya usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5).
Purbaya menekankan, desain pengawasan Danantara akan dibuat lebih kuat dibanding sejumlah lembaga sebelumnya agar tidak memunculkan praktik monopoli dalam tata kelola ekspor SDA nasional.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan DHE dan skema ekspor melalui Danantara kepada asosiasi pengusaha dalam dan luar negeri.
“Kami laporkan terkait pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan ekspor melalui badan usaha milik negara,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, mayoritas pelaku usaha menyambut positif kebijakan tersebut dan siap bekerja sama dengan badan yang dibentuk pemerintah.
“Hampir seluruh asosiasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dan mereka siap bekerja sama dengan badan yang dibentuk pemerintah,” katanya dilansir dari laman Seskab.
Airlangga memastikan kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama implementasi.
“Implementasi ada tahapannya, mulai berlaku 1 Juni. Fully-nya nanti kita evaluasi tiga bulan,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi melalui Bea Cukai dan Danantara agar seluruh arus ekspor serta DHE dapat dipantau otomatis secara real time.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat kontrol negara terhadap ekspor SDA, meningkatkan penerimaan devisa, sekaligus memastikan manfaat ekonomi lebih besar tetap berada di dalam negeri.
