Intime – Partai Gerindra merespons tegas laporan evaluasi dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Gerindra menyebut rapor merah yang disusun oleh kelompok “Kabinet Bayangan” itu penuh dengan tuduhan tidak berdasar, klaim berlebihan, serta mengabaikan kerja nyata pemerintah.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan tudingan pemerintah bersikap otoriter atau membatasi kebebasan sipil terbantahkan dengan sendirinya oleh kebebasan laporan tersebut beredar di ruang publik.
Ia menilai kritik terhadap gaya kepemimpinan yang tegas justru menunjukkan sebagian pihak belum terbiasa dengan pemimpin yang bekerja cepat demi kepentingan negara.
“Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Sugiat dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Sugiat turut menyoroti klaim dalam laporan tersebut yang menyebut 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Menurutnya, angka tersebut adalah bentuk dramatisasi proses transisi ekonomi yang sengaja diciptakan untuk memicu kepanikan publik. Penyesuaian fiskal yang diambil semata-mata demi menyelamatkan fondasi keuangan negara jangka panjang.
Terkait kritik terhadap kebijakan ekonomi makro dan usulan pajak kekayaan, Gerindra memperingatkan agar tidak menerapkan kebijakan gegabah yang justru menakutkan investor. Pemerintah, sebut Sugiat, lebih memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan menggenjot hilirisasi industri guna memperluas basis penerimaan secara sehat.
Begitu pula dengan polemik pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Gerindra menilai para pengamat gagal paham terhadap kerja keras di lapangan. Ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum tegas telah dikerahkan secara masif.
Poin paling tajam disampaikan Sugiat saat menanggapi rekomendasi CELIOS yang meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Ia balik bertanya kepada publik mengenai esensi keberpihakan program tersebut bagi masa depan anak bangsa.
“Ketika laporan CELIOS terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?” ucapnya.
Di akhir, Gerindra menyayangkan survei yang dirancang secara artifisial tersebut berupaya mendiskreditkan hak prerogatif Presiden dan kerja keras kabinet. Ketegasan serta kedisiplinan kepemimpinan Prabowo dipastikan akan terus dikonsentrasikan untuk menghadapi krisis global dan mensejahterakan masyarakat di akar rumput.
