Intime – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pendidikan tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, meskipun terjadi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui bantuan pembiayaan pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, serta dukungan terhadap tenaga pendidik untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Pramono saat membuka Konferensi Regional ke-10 Education International Asia-Pacific (EIAP) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
Pramono mengatakan, pemerintah harus memastikan setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan tanpa terkendala latar belakang sosial dan ekonomi.
“Komitmen ini kami dukung melalui program-program unggulan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yaitu bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sebuah program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu,” ujar Pramono.
Pada Tahap II 2026, KJP Plus menjangkau 661.209 peserta didik. Sementara itu, KJMU disalurkan kepada 15.825 mahasiswa untuk membantu keberlanjutan pendidikan mereka.
Pemprov DKI juga memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Dari target rehabilitasi 19 gedung sekolah sejak 2025, sebanyak 18 gedung dilaporkan telah selesai diperbaiki.
Selain itu, program Sekolah Swasta Gratis telah mencakup 103 sekolah. Pemprov DKI juga menyiapkan Beasiswa Jakarta Unggul atau LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan pada 2027.
Menurut Pramono, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 mencapai 85,05, tertinggi secara nasional.
Jakarta juga disebut menempati peringkat pertama di Indonesia dalam pemeringkatan QS Best Student Cities 2027.
Dalam konferensi yang mengusung tema *Organising for Power, Education Unions Shaping the Future of Education in the Asia Pacific Region* itu, Pramono turut menekankan pentingnya peran organisasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Ia mengapresiasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang aktif dalam Education International serta memperjuangkan kesejahteraan, perlindungan hukum, dan profesionalisme guru.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi berharap konferensi yang diikuti organisasi guru dari lebih dari 35 negara tersebut menjadi ruang bertukar gagasan, memperkuat solidaritas, dan membangun kerja sama untuk masa depan pendidikan di kawasan Asia-Pasifik.
