Intime – Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11).
Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Gibran meminta agar permohonan tersebut segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima langsung berkas pengunduran diri tersebut dan segera menggelar rapat pimpinan untuk memprosesnya.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani usai pertemuan di Gedung MPR, Jakarta, Kamis.
Muzani menjelaskan, pimpinan MPR akan langsung menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama guna menentukan jadwal rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani.
Menurut Muzani, sesuai amanat konstitusi, MPR memiliki tenggat waktu paling lama 60 hari terhitung sejak pengunduran diri disampaikan untuk menetapkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut, saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan,” ucapnya.
Menutup keterangannya, Muzani memohon doa dan dukungan masyarakat agar seluruh tahapan transisi ketatanegaraan ini berlangsung lancar serta menjadi preseden demokrasi yang baik bagi bangsa Indonesia.
