Intime – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan administratif ini merupakan tindak lanjut langsung atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan dokumen tersebut.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membenarkan penerbitan surat pencabutan itu. “Ya,” ujar Yusril singkat saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (12/11).
Dalam diktum kesatu surat keputusan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan pembatalan terhadap dokumen penyetaraan yang terbit pada tahun 2019. “Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi ketetapan tersebut.
Sementara itu, pada diktum kedua dijelaskan bahwa kementerian menarik fisik dokumen dari pemegang maupun pihak lain serta menghilangkan seluruh daya ikat hukumnya secara menyeluruh.
“Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes),” tulis diktum kedua keputusan itu.
Langkah Kemendikdasmen ini mengeksekusi putusan kasasi MA Nomor 742/K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 atas gugatan yang dilayangkan M. Subhan terhadap Dirjen Dikdasmen. Dalam salinan pertimbangan kasasi yang diunggah pada laman direktori putusan MA, Selasa (10/11/2026), majelis hakim diketahui turut merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen ijazah Gibran.
Melalui amar putusannya, majelis hakim kasasi mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tersebut, sekaligus mewajibkan tergugat menerbitkan surat pencabutan resmi.
